oleh
UMAR
Dosen
Febi IAIN Palopo
Indonesia
sebagai negara dengan jumlah penduduk perempuan lebih dari 49,5% memiliki
potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi,
tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan
kerja perempuan pada tahun 2023 hanya mencapai 53,4%, sementara laki-laki
mencapai 83,6% (BPS, 2024). Kesenjangan ini menghambat pemanfaatan sumber daya
manusia secara optimal, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.
Di
sektor UMKM, perempuan memiliki peran dominan dengan mengelola sekitar 64% dari
total usaha kecil dan mikro di Indonesia. Meski demikian, mereka menghadapi
keterbatasan dalam akses modal, pelatihan kewirausahaan, serta penetrasi pasar
yang lebih luas (Rahma, 2021). Faktor sosial budaya juga menjadi tantangan bagi
perempuan dalam dunia kerja dan bisnis, mereka masih sering dihadapkan pada
stigma dan peran domestik yang membatasi ruang gerak mereka dalam kegiatan
ekonomi.
Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender dalam pembangunan
ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta
memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi
perempuan guna mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan
berkelanjutan, Adapun yang menjadi pembahasan utama dalam artikel ini yaitu :
Perempuan
memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di sektor
formal, jumlah perempuan yang bekerja masih lebih rendah dibandingkan
laki-laki, dengan banyak yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah
rendah dan perlindungan kerja yang minim (Bincang Perempuan, 2024). Selain itu,
perempuan yang berada di sektor UMKM cenderung memiliki keterbatasan dalam
akses pembiayaan, pelatihan bisnis, serta jaringan pasar yang lebih luas (World
Bank, 2023).
Studi
menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat
memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan McKinsey
Global Institute (2023), jika kesetaraan gender dalam dunia kerja dapat
diwujudkan, Indonesia berpotensi meningkatkan PDB hingga 135 miliar dolar AS
pada tahun 2030.
Kesenjangan
gender dalam partisipasi angkatan kerja di Indonesia masih cukup lebar.
Berdasarkan data BPS (2024), perbedaan tingkat partisipasi kerja antara
laki-laki dan perempuan mencapai lebih dari 30%. Penyebab utama dari rendahnya
partisipasi perempuan adalah beban kerja domestik yang masih tidak seimbang,
kurangnya akses terhadap fasilitas penitipan anak yang terjangkau, serta stigma
sosial yang masih membatasi perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan sektor
formal (Rahma, 2021).
Analisis
menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang
tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan ini perlu difokuskan pada
kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja, penyediaan fasilitas penitipan
anak yang terjangkau, serta peningkatan keterampilan perempuan dalam sektor
ekonomi modern (Bincang Perempuan, 2024).
Kesetaraan
gender tidak hanya berdampak pada keadilan sosial, tetapi juga memiliki
implikasi ekonomi yang besar. Studi yang dilakukan oleh World Economic Forum
(2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks kesetaraan gender yang
tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Di
Indonesia, peningkatan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan pekerjaan
dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan
pertumbuhan PDB (BPS, 2024).
Selain
itu, investasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan juga dapat mengurangi
tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara
keseluruhan. Ketika perempuan memiliki kendali atas pendapatan mereka, alokasi
pengeluaran cenderung lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan
keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber
daya manusia (Rahma, 2021).
Pemerintah
Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi
ekonomi perempuan. Salah satu program yang signifikan adalah Program
Pengarusutamaan Gender (PUG), yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif
gender dalam setiap kebijakan pembangunan nasional (Bincang Perempuan, 2024).
Selain
itu, program-program pendukung seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema
khusus bagi perempuan wirausaha, serta pelatihan keterampilan berbasis digital
untuk meningkatkan daya saing perempuan dalam ekonomi modern, telah mulai
diterapkan. Namun, efektivitas dari program-program ini masih perlu
ditingkatkan dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar
memberikan manfaat bagi perempuan yang berada dalam kelompok rentan.
Pembangunan
ekonomi berbasis gender di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan
terintegrasi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia
ekonomi. Meskipun perempuan telah menunjukkan kontribusi besar dalam sektor
ekonomi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan yang perlu diatasi melalui
kebijakan yang lebih responsif gender, peningkatan akses terhadap sumber daya
ekonomi, serta perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender.
Dengan adanya kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan dari berbagai sektor, kesetaraan gender dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi semua.
Daftar Pustaka
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan
Gender (IPG) - Tabel Statistik. BPS.
- Bincang Perempuan. (2024). Indonesia Perlu
Terapkan Ekonomi Peka Gender Demi Maksimalkan Pertumbuhan dan Kurangi
Kesenjangan.
- McKinsey Global Institute. (2023). The Power of
Parity: Advancing Gender Equality in Asia Pacific.
- Rahma, A. (2021). Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan di Indonesia.
- World Bank Group. (2023). Gender Equality for
Growth: Research and Analytical Program in Indonesia.
- World Economic Forum. (2023). Global Gender Gap
Report 2023.
0 Komentar